Pemerintah Uji Coba Kartu Pra Kerja di Jakarta dan Bandung Awal Tahun Depan

Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto pasca pelantikan di Istana Kepresiden Jakarta, Rabu (23/10/2019). | AKURAT.CO/Sopian

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kartu Pra Kerja akan dilakukan uji coba atau pilot project pada Maret dan April 2020 di Jakarta dan Bandung. Setelah dua kota ini, kemudian akan diluncurkan secara resmi oleh pemerintah pada Agustus 2020.

"Kemudian bulan Maret dan awal April akan ada pilot atau uji coba di dua kota, rencananya di Jakarta dan di Bandung, dan basisnya adalah aplikasi. Kemudian di bulan April sampai Agustus adalah perluasan implementasi di berbagai kota dan launching daripada itu nationwide itu direncanakan di bulan Agustus,” katanya dalam keterangan pers yang dikutip Akurat.co, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Oleh karenanya, kata Menko Perekonomian, diharapkan pada Desember ini Peraturan Presiden (Perpres) Kartu Pra Kerja tersebut sudah selesai. Sehingga, kemudian di Januari, pemeritah akan menyiapkan project management office (PMO), dan Februari diharapkan sudah ada penjelasan publik dalam bentuk website.

Sementara itu, Airlangga juga menegaskan, Kartu Pra Kerja disiapkan untuk para pencari kerja, pekerja yang berhenti kerja, maupun yang akan pindah kerja. Kartu Pra Kerja disiapkan untuk WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak dalam sedang pendidikan formal, dan programnya akan juga didorong untuk pekerja migran Indonesia.

“Jadi fokusnya adalah pemerintah mempersiapkan dana untuk melakukan pelatihan. Nah pelatihan sumber pelatihan yang ada di dalam negeri,” tegasnya.

Pemerintah, lanjut Airlangga, sudah menyiapkan beberapa pelatihan termasuk di dalamnya lembaga-lembaga yang sudah ada dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Di mana lembaga-lembaga tersebut akan menyiapkan pelatihan, dan pelatihannya bisa mencakup masalah teknik industri tertentu, termasuk industri digital, terkait dengan lifestyle, termasuk untuk fotografi, perawatan, kemudian terkait dengan properti, pertanian, penjualan, perbankan, industri kreatif, industri pertanian dan yang lain.

Menurut Menko Perekonomian, lembaga-lembaga tersebut pada prinsipnya adalah menjadi official partner dari pada Kartu Pra Kerja, yang nanti disiapkan terkait dengan platform digital, mulai dari pilihan terhadap latihan, mengikuti pelatihan online maupun offline, dan juga mendapatkan insentif.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dari sisi permintaannya terkait dengan kebutuhan usaha terhadap pekerja, baik itu dalam proyek strategis nasional (PSN) maupun investor yang masuk di BKPM ataupun di kementerian-kementerian sektor atau bahkan proyek-proyek swasta.

Sumber:https://akurat.co