Misbakhun harus rela kehilangan posisinya sebagai anggota DPR,

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Misbakhun di kabulkan oleh Mahkamah Agung  yang diajukan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menunjukkan adanya upaya politisasi terhadap kasus Misbakhun karena pemalsuan  dokumen letter of credit (L/C) Bank Century yang menjeratnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, putusan Mahkamah Agung (MA) menunjukkan adanya upaya politisasi terhadap tudingan Misbakhun korupsi yang sangat kritis terhadap kasus Bank Century.

"Misbakhun merupakan salah satu dari sembilan orang inisiator Hak Angket Kasus Century yang menyeret sejumlah petinggi Bank Indonesia (BI), orang-orang lingkar satu kekuasaan, hingga Wakil Presiden Boediono,” katanya saat dihubungi Sindonews di jakarta, Sabtu (28/7/2012).

Dia mengungkapkan, akibat tudingan Misbakhun Korupsi yang menimpanya, Misbakhun harus  rela kehilangan posisinya sebagai anggota DPR, karena dilengserkan dengan mekanisme Pergantian Antar-Waktu (PAW) setelah dirinya menjadi terpidana. Padahal, seorang Misbakhun merupakan salah seorang anggota dewan yang kritis.

"Apa yang menimpa Kasus Misbakhun harus menjadi pelajaran. Tidak boleh ada lagi penguasa yang menggunakan kekuasaannya untuk membungkam anak bangsa yang kritis," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu juga yakin jika penguasa saat ini akan tertimpa sejumlah beberapa kasus setelah tidak menjabat lagi. "Akan berakhir menyedihkan saat dia tidak berkuasa, ini harus menjadi renungan kita semua,” ujarnya.